HnW – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menetapkan utang baru sebesar Rp 775,9 triliun untuk Prabowo Subianto tahun depan.
Menurut Riko Amir, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Kementerian Keuangan (DJPPR), dana tersebut sebagian besar berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
Dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Kamis (26/9/2024), Riko menyatakan, “Rp 775 triliun dengan penerbitan SBN itu sebesar Rp 642,5 triliun, dan penarikan pinjaman itu sebesar Rp 133 triliun.”
Riko menjelaskan bahwa pinjaman ini dapat berasal dari dua sumber: pinjaman dalam negeri senilai Rp 5,2 triliun dan pinjaman luar negeri senilai Rp 128,1 triliun.
Target pembiayaan utang tahun ini adalah Rp 648,1 triliun, peningkatan yang signifikan dari 2024.
Riko menjelaskan bahwa fenomena yang menarik adalah peningkatan jumlah pinjaman, baik dalam negeri maupun internasional, dibandingkan APBN 2024 secara neto. Salah satu alasannya adalah karena ini tahun kelima dari periode 2020–2024.
Riko menambahkan, “Dalam perencanaan pinjaman kementerian lembaga memang biasanya tahun-tahun awal mereka slow starter. Tapi kemudian penarikannya naik di tahun ini untuk pinjaman kegiatan, di tahun ketiga, keempat, dan kelima.”
Selain itu, pihaknya mengembangkan berbagai rencana untuk mencapai target SBN. Pertama, penerbitan SBN dilelang. Lelang dilakukan dua minggu sekali antara SUN dan SBSN, sehingga masing-masing dilelang 24 kali dalam satu tahun.
Berapa jumlah target, Pak? Targetnya mengikuti evolusi. Biasanya, kami menunjukkan target setiap triwulan. SBSN memiliki SPNS jangka pendek dan PBS jangka panjang; SUN dalam bentuk SPN dan ON, SPN dan ON jangka pendek.
Berikutnya, ada juga retail, yang berkontribusi pada pengembangannya. Riko mengatakan bahwa retail saat ini hampir mencapai 15 persen dari pembiayaan SPN. Selanjutnya ada SPN Falas, yang penerbitannya akan selesai pada tahun 2024.
Dia menyatakan, “Jadi kita tidak menerbitkan lagi SPN Falas sampai akhir tahun kecuali untuk prefunding 2024. Prefunding, pembiayaan yang dilakukan tahun ini untuk digunakan tahun berikutnya. Prefunding nggak boleh kita terbitkan di awal tahun.”
Dari sisi pinjaman, ia memastikan bahwa pemerintah terus mewaspadai tekanan global dan menjaga pembiayaan tahun ini.
